Merebut Teknologi Pendidikan dari Nalar Pragmatis (1)

[Artikel berjudul “Merebut Teknologi Pendidikan dari Nalar Pragmatis” sebenarnya sebanyak 17 halaman A4, untuk keperluan website agar dapat dibaca dengan nyaman saya bagi menjadi 4 (empat) bagian, mulai dari pendahuluan sampai simpulan dan referensi dibagian paling belakang. Artikel ini adalah awal kritik saya terhadap praksis pendidikan Teknologi Pendidikan di Indonesia, sebenarnya saya korespondensi dengan Pak Sudirman dari Pustekkom, disarankan untuk dirubah dalam format jurnal Teknodik, hanya saja saya belum punya banyak waktu merubahnya, karena memang “terlalu banyak footnote” sepertinya hehe… Selamat menikmati!]

Pendahuluan

Di kalangan mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan (TP), terutama yang secara intens saya perhatikan, yakni adik-adik kelas saya di jurusan TP di Universitas Negeri Semarang (Unnes), menggejala sebuah kegelisahan karena Fakultas Teknik akan mendirikan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun agaknya demikian pula, Fakultas Teknik membuka Jurusan Pendidikan TIK.[1] Lalu saya pikir apa hubungannya antara TP dan pendirian jurusan Pendidikan TIK? Bagi saya kegelisahan tersebut sebenarnya tidak berdasar, ketika tata nilai pemahaman paradigmatik tentang TP dan TIK dapat dipahami dengan baik, dan juga diimplementasikan dengan tepat di lapangan.

Kegelisahan tersebut terjadi karena mahasiswa TP merasa khawatir terhadap peluang kerja mereka akan makin sempit ketika dibuka jurusan pendidikan TIK. Agaknya terdapat pemahaman bahwa jurusan pendidikan TIK nanti para lulusannya akan mengambil lahan pekerjaan yang selama ini menjadi wilayah dari lulusan TP. Sementara itu, pada internal TP sendiri, sampai sekarang masih mengalami “ketidakjelasan” pekerjaan dalam institusi pendidikan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) No. PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, yang agaknya menjadi secercah harapan bagi warga TP untuk turut dapat mengisi formasi guru TIK di sekolah-sekolah, ternyata juga sekadar menjadi peraturan tanpa implementasi berarti.

Jika dilihat lebih jauh, Peraturan Menpan tersebut pun tidak akan banyak membantu mahasiswa yang baru lulus, karena memang itu adalah peraturan tentang “Jabatan Fungsional” yang tidak akan banyak membuka peluang bagi mahasiswa TP yang baru lulus untuk mendaftar. Misalnya dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).” Jadi lebih diutamakan atau diprioritaskan pada mereka yang telah berstatus PNS. Hal ini dikuatkan pada bab VIII tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pasal 25 ayat (1) bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat: a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. …

Syarat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a ini jelas menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bukan untuk dilamar oleh para mahasiswa fresh graduate TP, melainkan—sebagaimana dikuatkan pada pasal 3 ayat (2)—hanya untuk mereka yang telah berstatus sebagai PNS. Dalam beberapa kesempatan, para inisiator kebijakan ini memang mengemukakan bahwa dikeluarkannya kebijakan ini adalah utamanya untuk mengenalkan dan mengesahkan bahwa profesi teknologi pendidikan masuk dalam formasi kepegawaian negeri. Hal yang utama dulu adalah: harus ada yang mengurus ranah pekerjaan TP di dalam instansi pemerintah (dalam Peraturan Menpan tersebut memang tidak terdapat klausul yang secara khusus memberi amanat agar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ini harus ada di sekolah-sekolah, kampus dan sejenisnya). Sebagai sebuah strategi pengenalan ada dan diperlukannya TP tentu sah saja, namun jika dianggap dapat memenuhi harapan mahasiswa TP tentu tidak banyak yang bisa diharapkan dari kebijakan ini.

Harapan mahasiswa atas dikeluarkannya Peraturan Menpan No. PER/2/M.PAN/3/2009 tersebut wajar-wajar saja, karena selama ini lahan pekerjaan bagi warga TP memang tidak banyak, antara lain: instruktur/pelatih, desainer kurikulum dan media pembelajaran, jasa desain media pembelajaran (website pendidikan, film pendidikan dan lainnya). Sementara itu yang berada pada lingkup instansi pemerintah agaknya memang hanya ada pada beberapa instansi seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan, divisi pelatihan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).[2] Bahkan pada kenyataannya tidak banyak institusi swasta, bahkan termasuk dinas pendidikan dan sekolah-sekolah yang tahu bahwa terdapat profesi teknologi pendidikan lulusan TP.[3] Walaupun begitu memang ada sebagian dari lulusan TP yang menjadi guru berkaitan dengan pengenalan TIK di sekolah. Justru dari mereka yang berharap dapat menjadi guru TIK di sekolah inilah, berdirinya jurusan Pendidikan TIK dianggap akan mengurangi peluang kerja lulusan TP.

Munculnya formasi guru TIK di sekolah-sekolah pun pada dasarnya bukan karena kesadaran perlunya seorang ahli TP di tiap sekolah. Melainkan lahir karena dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memang terdapat mata pelajaran TIK untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal idealnya dalam tiap sekolah terdapat minimal satu ahli TP yang tidak sekadar bertugas mengajar TIK, melainkan juga mengelola pusat sumber belajar, melakukan evaluasi dan membantu penggunaan media dalam pembelajaran di sekolah. Adanya pelajaran TIK tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pelaksana teknis pendidikan di daerah dengan membuka formasi guru TIK untuk sekolah-sekolah. Hal ini disikapi positif oleh banyak jurusan TP dan yang berkaitan dengan TIK lain (komputer, teknik) untuk mendorong mahasiswa dan alumninya mengisi formasi guru TIK tersebut.

Kebijakan guru TIK masing-masing daerah berbeda, mungkin karena ketidaktahuan bahwa lulusan Jurusan TP adalah yang relatif ideal dalam melaksanakan tugas sebagai guru TIK, maka kemudian dalam pengumuman formasi guru TIK yang dibutuhkan di sekolah-sekolah, banyak Pemda mengambil dari lulusan Jurusan Komputer, Teknik dan sejenisnya. Indikasi tersebut terbukti ketika pada seminar nasional yang diadakan oleh Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Unnes tahun 2005, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa tengah menyatakan dalam tulisan yang terdapat dalam prosiding seminar bahwa kualifikasi guru TIK adalah (1) sarjana Informatika dan Komputer (Infokom) plus akta IV; (2) sarjana umum plus sertifkasi keahlian; dan (3) Diploma IV Infokom.[4]

Hal itu terjadi salah satunya tentu karena memang jurusan TP tidak banyak dikenal di publik, hingga dunia kerja dan bahkan dunia pendidikan tidak tahu mengenai profesi teknologi pendidikan, sampai pada apa yang dikuasai, tugas-tugasnya apa, dan lainnya. Ini sangat ironis mengingat sebenarnya TP sudah tumbuh mulai awal tahun 1970-an ketika dibawa oleh Prof. Yusufhadi Miarso (2007) dengan membuat program-program pendidikan, seperti radio siaran pendidikan, siaran Aku Cinta Indonesia (ACI) di Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan sejenisnya, hingga berdirinya Pustekkom Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).[5] Entah mengapa TP kemudian tidak dapat berkembang secara maksimal di Indonesia menjadi profesi yang setara insinyur, dokter, guru, dan lainnya. Mungkin salah satunya karena memang tidak banyak para ahli TP yang intens mengkaji banyak fenomena implementasi teknologi dalam praksis pendidikan di Indonesia secara luas, mendalam, dan kemudian mempublikasikannya.

Asal Mula Teknologi Pendidikan

Mungkin karena TP tidak dapat didefinisikan secara jelas pada awalnya, hingga akhirnya menjadi bias apakah ia masuk disiplin “teknik” atau “pendidikan.” Kalau masuk di Fakultas Teknik, maka ia dapat dikatakan sebagai bagian “teknik” yang khusus menangani/mengkaji pendidikan, kalau masuk bidang pendidikan maka ia merupakan satu bidang yang menangani/mengkaji pembelajaran yang menggunakan teknologi. Namun ketika melihat secara genealogi lahirnya disiplin TP di Barat, juga dilihat dari tujuan, visi, dan praksisnya, maka TP masuk dalam disiplin/kajian pendidikan (de Vaney & Butler, 1996: 3-45; Miarso, 2007: 124-145). Di Indonesia secara institusional pun dibuktikan dengan didirikannya Pustekkom yang menangani teknologi untuk pendidikan berada di bawah Kemendiknas.[6] Walaupun begitu tetap saja TP berkolaborasi dengan bidang lain, yaitu: teknologi untuk mengkaji teknologi-tekologi yang berguna dalam membantu/memfasilitasi pendidikan.

Namun ternyata dalam sistem pendidikan nasional tidak terdapat formasi teknologi pendidikan yang menjadi lahan pekerjaan lulusan TP. Lihat misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terutama pasal 35 pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai setingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak terdapat tenaga kependidikan yang secara spesifik bertugas mengelola media pembelajaran, atau pusat sumber belajar di sekolah. Tenaga kependidikan yang disebutkan adalah kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan yang relatif dekat dengan tugas dari seorang ahli teknologi pendidikan adalah “teknisi sumber belajar” yang hanya ditentukan terdapat pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan lembaga kursus.[7]

Posisi-posisi di Dinas pendidikan dan sekolah yang berhubungan dengan perangkat teknologi ternyata tidak diisi oleh lulusan TP, melainkan dari jurusan teknik, elektro, juga Infokom. Hal itu karena mendasarkan pada anggapan bahwa lulusan jurusan-jurusan tersebut lebih jago dalam menggunakan teknologi ketimbang lulusan TP. Alasan lain—sebagaimana di atas—selain jurusan TP belum familiar, tentu karena dinas dan sekolah tersebut menggunakan perspektif bahwa menggunakan teknologi untuk pembelajaran tidak memerlukan orang yang paham pendidikan, namun lebih memerlukan orang yang ahli teknologi. Dalam implementasinya, guru yang dianggap telah menguasai pendidikan (pedagogy), cukup berkolaborasi dengan para lulusan jurusan Infokom, elektro, dan lainnya itu, hingga tidak dikhawatirkan terjadi miss landasan kependidikan. Jadi, para ahli komputer tersebut didukung oleh guru sebagai penjamin bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap berada dalam kaidah-kaidah pedagogik.

Kalau memang begitu, pertanyaannya adalah: apakah memang jurusan dan lulusan TP betul-betul tidak diperlukan? Sebenarnya kalau memang kolaborasi antara lulusan jurusan komputer dengan guru di sekolah dalam implementasi penggunaan teknologi dalam fasilitasi pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan jurusan TP tidak diperlukan lagi. Namun realitasnya tidaklah demikian, karena lulusan jurusan komputer tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai implementasi teknologi dalam pembelajaran. Guru juga tidak banyak dibekali pemahaman yang memadai mengenai seluk-beluk teknologi yang dapat digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran berkaitan dengan konteks sosio-kultural, psikologis, estetika, etika dan lainnya. Tidak banyak guru yang dibekali kemampuan analisis dan evaluasi serta produksi media—terutama media pembelajaran. Oleh karenanya banyak terjadi “kesalahan” di lapangan.

Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan bahwa terdapat banyak fakta kesalahan pemahaman (missunderstanding) dan ketidakmampuan guru dan sekolah dalam mengelola dan menggunakan media pembelajaran. Misalnya banyak televisi yang diberikan kepada sekolah oleh Depdiknas untuk sarana belajar ternyata digunakan untuk menonton siaran televisi biasa di ruang guru, banyak televisi bantuan tersebut telah rusak karena tidak terawat, atau bahkan dicuri. Selain itu banyak alat peraga pendidikan rusak justru karena tidak pernah digunakan, baik karena guru takut rusak atau tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, serta tiadanya tanggung jawab dalam pemeliharaannya (Jawa Pos, 30/11/09). Penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam pembelajaran dan presentasi dengan PowerPoint juga seringkali justru tidak efektif dan efisien dari segi waktu, bahkan seringkali bias karena penyampaian yang kaku, tidak tepat atau medianya kurang menarik bagi siswa (Kompas, 23/7/08). Sementara itu untuk membuat media yang menarik seperti film pendek dan desain lingkungan belajar yang bagus, guru kebanyakan relatif belum mampu.

Di sisi lain, guru untuk dapat betul-betul menguasai perkembangan model pembelajaran kontemporer, seperti contextual learning-teaching, problem-based learning, critical thinking, dan lainnya masih sulit juga masih mengejar, apalagi memahami fondasi dasar pembelajaran berbantuan teknologi yang cukup kompleks menyangkut ranah sosio-kultural, psikologis, estetika, etika dan bahkan filosofi serta ideologinya. Padahal mestinya guru selain menguasai perkembangan model pembelajaran kontemporer tersebut, juga harus paham dan menguasai hakikat dan berbagai praktik pedagogi, seperti pedagogi kritis, transformatif, emansipatoris, multikultural, dan lainnya (Giroux, 2005; Apple, 2004; Tilaar, 2002; Buchori, 1995; McLaren, 1995;). Beranjak dari realitas tersebut, maka jurusan dan lulusan TP sebenarnya masih dibutuhkan untuk dunia pendidikan.


[1] Juruan Pendidikan TIK di Unnes menginduk pada Jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik (FT). Lebih lanjut dapat  dilihat pada situs Fakultas Teknik di http://elektro.unnes.ac.id/. Di UNJ pun bernaung di bawah Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, lebih lanjut dapat dilihat di http://ft.unj.ac.id/teknik-elektro/s1-pendidikan-teknik-informatika-komputer/ (diunduh pada 26 maret 2010).

[2] Hal ini dapat diketahui dari studi mengenai pekerjaan yang digeluti oleh para alumni jurusan TP pada beberapa jurusan Teknologi Pendidikan, seperti Unnes, UNJ dan lainnya. Memang hasilnya beragam, mulai dari yang memang betul-betul bekerja di bidang TP dengan menggunakan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan, seperti di LPMP, di sekolah-sekolah, sampai pada banyak lulusan yang mengajar di Taman Kanak-Kanak dan lainnya.

[3] Istilah profesi teknologi pendidikan sering didengung-dengungkan pada kongres Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang dapat diartikan sebagai “ahli teknologi pendidikan”. Lihat Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 50-99.

[4] Lihat Suwilan Wisnu Yuwono, “Peran dan Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Informasi,” dalam prosiding Seminar Nasional Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI&K) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Berbasis Informasi, Semarang: 17 September 2005.

[5] Lihat Yusufhadi Miarso, o.cit., hlm. 328-450, lihat juga dalam kata sambutan dari Arief S. Sadiman dalam buku tersebut, hlm. x-xii.

[6] Ibid. hlm. 134, Yusufhadi Miarso menyatakan beberapa rujukan mengenai sejarah Teknologi Pendidikan, antara lain adalah buku Paul Saettler, The History of Educational Technology (1968) dan Instructional Technology: The Definition and Domains of the Field oleh Barbara B. Seels dan Rita C. Richey (1994). Di Indonesia telah diterjemahkan untuk kalangan sendiri oleh Yusufhadi Miarso, Dewi S. Prawiradilaga dan Raphael Rahardjo dengan judul Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya, namun tidak jelas tahun terbitnya. Pada buku tersebut halaman 3-15 dapat ditelusuri bahwa Teknologi Pendidikan adalah bagian dari ranah ilmu pendidikan.

[7] Lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 35 ayat (1) butir “e” dan “g”.

2 thoughts on “Merebut Teknologi Pendidikan dari Nalar Pragmatis (1)

  1. tulisan yang sangat bermanfaat dan luar biasa, Mas… terimakasih pencerahannya, MAs..
    Kemaren ketika pertemuan dengan teman2 imatepsi juga sempat membahas hal ini.. dari yang saya tangkap, sebagian dari kita juga masih menganggap bahwa guru TIK adalah out put satu2nya setelah lulus TP. namun setelah dibicarakan bareng2.. kita tahu bahwa keluaran TP tidak hanya guru TIK. banyak hal yang bisa dilakukan teknolog pendidikan.🙂

  2. Sewaktu ada pertemuan JIP di UPI kemarin juga tidak bisa tuntas mengenai…kemana alumni TP ? Disain Pendidikan Profesi TP yg diajukan teman dari UNY juga saya pertanyakan krn ada persyaratan IPK minimal 3,0 bagi Sarjana TP yg mau ambil Pendidikan Profesi,lalu yg IPK nya kurang dari 3,0 mau dikemanain ? Apa yg ini termasuk produk “gagal” kog mau masuk Pendidikan profesi sj tidak diberi kesempatan? Semua masih menggantung…belum clear…entah sampai kapan Teknolog Pendidikan dibutuhkan dalam dunia Pendidikan( persekolahan )…?????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s